Skip to main content

Konglomerasi Dalam Gurita Media Indonesia


Sumber: kitanesia.id


Setelah hampir 30 tahun berada pada pemerintahan yang otoriter, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh Soeharto, akhirnya Indonesia pada tahun 1998 mengalami reformasi. Era reformasi ini membawa angin kebahagian bagi rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan yang dahulu dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dihapuskan, tak terkecuali kebijakan mengenai pers. Kebijakan pers di era reformasi saat itu bisa dikatakan sebagai akar dari munculnya aneka media massa yang beragam saat ini. Hal itu terjadi karena B.J. Habibie, selaku presiden pada massa itu, menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP. Dengan dihapuskanya SIUPP, siapa pun bisa mendirikan media massa tidak seperti masa sebelum reformasi hanya pihak-pihak yang memiliki relasi khusus dengan Soeharto saja yang bisa mendirikan media.

Mudahnya mendirikan media massa juga dilihat oleh para pebisnis sebagai peluang besar untuk memutar dan  menambah uangnya di bidang media. Hal ini bisa terlihat sekarang di mana banyak pebisnis yang memiliki media lebih dari satu media massa, seperti Harry Tanoesudibjo yang memiliki 4 stasiun televisi. Terpusatnya kepemilikan media pada beberapa pihak ini disebut sebagai konglomerasi media. Konglomerasi media menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak pihak. Ada yang mengatakan bahwa konglomerasi ini berdampak positif dan tak sedikit juga yang mengatakan bahwa dampak yang dihasilkan adalah negatif. Pada tulisan ini, penulis akan menuliskan opininya mengenai konglomerasi media; apakah konglomerasi media yang dilakukan oleh para konglomerat media menimbulkan dampak yang positif bagi jurnalisme dan masyarakat atau malah sebaliknya menimbulkan dampak negatif?.

Media dan Demokrasi

Indonesia merupakan negara demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, pers dianggap sebagai pilar ke-4 negara demokrasi. Pers pada negara demokrasi memiliki beberapa peranan, antara lain sebagai ruang publik, sebagai pengawas pemerintah atau watch dog, dan sebagai agen mobilisasi atau penggerak masyarakat.

Terjadinya konglomerasi pada media di Indonesia memudarkan beberapa peranan pers. Salah satu yang paling terlihat adalah pudarnya peranan pers sebagai “ruang publik” bagi masyarakat. Peranan ini terkait dengan gagasan Habermas (1989) yang mengatakan bahwa ruang publik adalah tempat di mana masyarakat bisa mendiskusikan persoalan publik secara bebas tanpa ada gangguan dari kekuatan politik, sosial, dan ekonomi (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012)

Dengan terjadinya konglomerasi media, maka peranan pers sebagai ruang publik mulai terbatasi. Hal ini bisa terjadi karena tempat diskusi yang disediakan oleh media tercampuri oleh kepentingan pemilik media sehingga berita yang muncul hanyalah berita yang sesuai dengan kepentingan pemilik media. Ikut sertanya kepentingan pemilik media juga berdampak pada munculnya opini publik yang sesuai dengan keinginan pemiliki media tersebut. 

Dalam menuliskan pemberitaan, pihak jurnalis pun terintervensi oleh pemilik media. Para jurnalis akan lebih mementingkan kepentingan pemilik media tersebut dan tidak jarang para jurnalis menulis “pesan titipan” pemilik media, sehingga apa yang diberitakan oleh para jurnalis terkadang tidak berimbang. Apa yang diberitakan kepada masyarakat mengenai sesuatu yang penting tergantung dari apa yang dianggap penting oleh pemilik media. Tentu hal ini sangat berlawanan dengan prinsip jurnalisme yang berprinsip bahwa loyalitas utama terletak kepada masyarakat.



Dengan kata lain, media dikendalikan oleh sang pemilik yang berakibat pada isi pemberitaan bahwa yang terpublikasi hanyalah berita yang diinginkan oleh pemilik saja. Padahal seharusnya, sebagai ruang publik, media mampu mencerminkan keragaman politis dan kultural yang ada dalam masyarakat, di mana penyampaiannya dilakukan menggunakan standar-standar jurnalistik yang menyangkut di dalamnya aspek objektivitas (Valerisha, 2017)

Contoh yang sangat relevan dengan ini ialah kasus Meikarta. Meikarta adalah proyek milik Lippo Group, yang mana pemiliki Lippo Group adalah James Riyadi, yang juga pemiliki situs berita id.beritasatu.com. Pada situs berita tersebut tidak terlihat pemberitaan kasus Meikarta dari angle yang negatif. Situs berita tersebut memberitakan kasus Meikarta dari sisi pemberitaan yang positif dan cenderung menuliskan berita yang “menenangkan” para pembeli Meikarta yang juga pembaca id.beritasatu.com.    

Peranan pers yang kedua sebagai watch dog atau anjing penjaga juga mulai terkekang dengan adanya praktik konglomerasi. Media yang seharusnya mengawasi kegiatan pemerintahan malah terkekang perananya karena sebagian pemilik media berafilasi politik dengan pihak-pihak pemerintah. Pemilik media yang berada dalam satu kubu dengan pemerintah juga seolah tutup mata dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyimpang. Padahal dalam demokrasi, pihak oposisi sangat diperlukan sebagai penyeimbang pelaksanaan pemerintahan agar tidak terjadi abuse of power

Lemah dan tidak galaknya media dalam mengawasi serta mengkritiki pemerintah bersesuaian dengan yang dikatakan oleh James Curran. Curran mengatakan bahwa saat ini media sebagai anjing penjaga dianggap kakinya terikat dan gonggongannya didiamkan oleh pemiliknya (Putra, 2004). Hal ini terjadi karena pemilik media sadar akan betapa power full-nya media yang dimilikinya sehingga fungsi media yang sesungguhnya dilumpuhkan agar kepentingan politik berupa kekuasaan yang diinginkan dapat tercapai.

Peranan ketiga yang mulai pudar adalah media sebagai agen mobilisasi. Pada peran ini, media memiliki peranan sebagai influencer yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik ataupun demokrasi. Namun dengan adanya praktik konglomerasi yang diikuti dengan berkecimpungnya pemilik media dalam ranah politik mengakibatkan pemberitaan di media massa cenderung diisi lagi-lagi oleh kepentingan sang empunya media. Seharusnya, pada peranan ini, media mampu mengedukasi masyarakat mengenai politik dan permasalah publik sehingga masyarakat mampu membedakan pilihan-pilihan politik yang ada serta solusi dari permasalah publik yang muncul.

Contoh pudarnya peranan media ini bisa terlihat dari kasus Harry Tanoesodibjo atau HT. HT merupakan CEO media MNC Group dan juga sekaligus ketua umum Partai Perindo. Media milik HT terkena teguran oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI karena terlalu sering menayangkan mars Partai Perindo.
Sumber:   (Sitanggang, 2018)

Dengan contoh di atas, maka peranan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik bisa dikatakan gagal. Hal ini terjadi karena seakan-akan media tidak memberikan pilihan kepada masyarakat mengenai politik yang ada di Indonesia. Semua konten yang ada pada media yang mengalami koglomerasi serta pemiliknya juga seorang politikus bisa dipastikan diisi oleh kepentingan sang pemilik media.

Sering diputarnya lagu Perindo tersebut membuat kita secara tidak sadar telah terhegemoni dengan apa yang disajikan oleh media tersebut. Padahal seharusnya kita, sebagai masyarakat, berperan sebagai subjek atau sebagai pengendali media bukan sebegai objek yang bisa menerima dengan tangan terbuka apa yang pemilik media tersebut kultivasikan kepada kita.

Kesimpulan 
Secara garis besar, pudarnya peranan ketiga media massa tersebut telah berdampak dengan adanya intervensi isi atau konten pada pemberitaan di media massa. Intervensi isi pada media ini mengakibatkan media tidak lagi berpegangan teguh pada prinsip independen, berimbang, objektif, dan faktual. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak masyarakat untuk menggunakan media sebagai sumber informasi yang netral. 

Sirkulasi isi atau konten yang homogen juga dijadikan sebagai alat propaganda dalam membentuk opini publik yang seragam terhadap konglemerat atau pemilik media yang juga menjalankan perannya di ranah politik atau sebagai pebisnis di luar bidang media. Secara keseluruhan, konglomerasi ini membawa dampak yang buruk baik bagi masyarakat dan dalam bidang jurnalisme. Bagi masyarakat, konglomerasi menghilangkan hak masyarakat dalam mempergunakan media karena miskinnya konten atau isi di media. Pada bidang jurnalisme, terutama pada profesi jurnalis, konglomerasi mematahkan idealisme para jurnalis yang berpegang teguh pada prinsip independensi dan kebebasan.





DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indoensia. Jakarta: CIPG & HIVOS.
Pembayun, J. G. (t.thn.). KONGLOMERASI MEDIA DAN DAMPAKNYA PADA PILPRES 2014. Dipetik 10 22, 2018, dari Jurnal Interaksi: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=363908&val=1308&title=KONGLOMERASI%20MEDIA%20DAN%20DAMPAKNYA%20PADA%20PILPRES%202014
Putra, G. N. (2004). Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia. Dipetik 10 22, 2018, dari Jurnal Ilmu Komunikasi: https://www.researchgate.net/publication/314272716_Demokrasi_dan_Kinerja_Pers_Indonesia/download
Sitanggang, R. (2018, 2 27). Tayangkan Iklan Perindo, KPU dan KPI Tegur TV Milik Hary Tanoe. Dipetik 10 2018, 2018, dari KBR: https://kbr.id/nasional/02-2018/tayangkan_iklan_perindo__kpu_dan_kpi_tegur_tv_milik_hary_tanoe/95206.html
Valerisha, A. (2017). Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Dipetik 10 22, 2018, dari Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/2546





Editor       : Meidiana Aprilliani
Reporter   : Firly Fenty


Comments

Popular posts from this blog

Wadaw! Akun Receh Twitter Ter-Goks Versi Meclub Online

Main Twitter hari gini udah gak asik?
WAH! Siapa bilang? Coba deh  follow akun-akun ini dulu.
Mungkin beberapa dari  kalian masih menganggap Twitter sudah tidak menyenangkan. Padahal dengan fitur Twitter yang sekarang, semakin banyak orang-orang yang kembali bercuitan di Twitter loh. 
Setelah beberapa tahun timeline Twitter agak sepi lantaran banyaknya model-model aplikasi sosial media seperti Path, Instagram dan Ask Fm. Tapi kamu masih bisa meramaikan lagi dan lebih menghibur lagi isi timelinemu dengan rekomendasi enam akun receh Twitter yang wajib untuk difollow. Penasaran?
1. @yeahmahasiswa
    2. @handokotjung Ide brilliant emang suka mengalir dengan sendirinya. Seperti halnya @handokotjung ini. Dia suka banget membuat  tweet receh bin nyeleneh. Yang membuat lebih terkejutnya lagi adalah tweetnya bisa menembus hingga 17 ribu retweet-an lhoo…. Amazing!

       3. @seterahdeh Emang paling terserah deh sama cuitannya di Twitter @seterahdeh  yang nyeleneh banget. Tapi entah mengapa, orang-oran…

Kenali Dunia Broadcasting Melalui Guest Lecturers

Kampus UB - Dalam rangka menerapkan tagline yang dimiliki oleh Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie yaitu Big Leap To The Real Experience, pada Kamis 18 Mei 2017 diadakan guest lecturer bersama salah satu stasiun televisi Indonesia yaitu ANTV.
Tema guest lecturer kali ini yaitu "Broadcast Yourself to be Real Broadcaster in Digital Age". Pembicara pada guest lecture kali ini yaitu Edi Cahyadi (Producer at Production ANTV) dan Riyo Nugroho (Spv. Program Director ANTV).
Guest lecture ini diikuiti oleh mahasiswa semester 2 Ilmu Komunikasi. Tujuan diadakannya acara tersebut yaitu agar para pesertanya dapat mengetahui bagaimana cara kerja di dunia broadcasting. Selain itu, menurut Ari Kurnia selaku salah satu dosen Ilmu Komunikasi, acara ini juga bertujuan untuk membantu mahasiswa/i dalam menentukan peminatan di semester 3 nanti. 

Berdasarkan pantauan Tim Liputan MeClub Online, antusias mahasiswa/i dalam mengikuti guest lecturer kali ini sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari banyakn…

Sapta Agung Pratama, Presiden Baru MeClub Universitas Bakrie!

Sapta Agung Pratama, mahasiswa Jurnalistik dan Komunikasi Media Massa angkatan 2012 resmi menggantikan Ridwan Aji Pitoko, mahasiswa Jurnalistik dan Komunikasi Media Massa angkatan 2011 sebagai presiden MeClub Universitas Bakrie, Kamis (2/7). Terpilihnya Sapta, panggilan akrabnya, tak lepas dari banyaknya suara yang memilihnya sebagai presiden MeClub periode 2015-2016. Sapta pun menjadi presiden ketiga sepanjang sejarah MeClub Universitas Bakrie setelah Tri Wahyuni pada 2012-2013 dan Ridwan Aji Pitoko pada 2013-2015.
Sapta akan dibantu Nursita Sari selaku sekretaris jendral (sekjen) dalam memimpin MeClub. Sebelumnya, keduanya sudah tergabung dalam jajaran pengurus MeClub, yakni sebagai General Manager MecRadio dan General Manager MecOnline. Keduanya akan dibantu oleh anggota sebelumnya, yakni mahasiswa dan mahasiswi Jurnalistik dan Komunikasi Media Massa angkatan 2012, 2013, dan 2014.
Tugas pertama Sapta dan Nursita adalah membentuk jajaran pengurus MeClub yang baru untuk periode kepemim…