Langsung ke konten utama

RUU Cipta Kerja Merugikan Buruh, Politisi Nasdem Angkat Bicara

 

Doc : Google

Para anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengakui para buruh dirugikan terkait masalah pesangon telah di Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). 

Kendati demikian, ia mengatakan Fraksi Nasdem tetap menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna karena dalam beleid tersebut juga tercantum dalam ketentuan pelindungan terhadap para buruh seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat. 

“Fraksi kami menerima karena dalam RUU Ciptaker yang telah diperbaiki terhadap pula perlindungan bagi nelayan, petani, pelaku UMKM,  dan masyarakat adat,” kata Taufik Basari, Minggu (4/10/2020).

“Kalau kami tolak mata perlindungan terhadap kelompok-kelompok tersebut menjadi hilang. Memang harus diakui khusus untuk buruh, utamanya terkait pesangon, buruh sangat dirugikan. Tapi ada yang berhasil kami jaga hak-hak buruh dalam RUU Ciptaker,” ujarnya. 

Ia juga mengatakan, bahwa Fraksi Nasdem menyadari sejak awal RUU Cipta Kerja akan tetap disahkan meski ada fraksi yang akan menolak.

Tetapi Fraksi Nasdem tetap ikut membahas lantaran ingin memperbaiki beberapa pasal yang bermasalah di dalamnya. 

“Kami sudah berhitung RUU ini pasti tetap disahkan meskipun ada fraksi yang menolak karena itu kami tidak mau cuma ambil keuntungan politik dengan menyatakan menolak,” lanjut Taufik Basari.

“Tapi yang kami lakukan adalah memperbaiki pasal-pasal bermasalah. Kami tidak ingin sekedar menolak di ujung tapi dalam pembahasan tidak berbuat apa-apa untuk mengawalinya,” lanjut dia. 

Pada rapat panitia kerja RUU Ciptaker tanggal 27 September mulanya telah diambil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR bahwa jumlah pesangon tidak mengalami perubahan sebagaimana dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Di dalam UU Ketenagakerjaan pesangon berjumlah 32 kali gaji dengan perubahan skema yakni 23 kali gaji ditanggung pengusaha dan sembilan kali gaji ditanggung Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)  yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah. 

Namun tanggal 3 Oktober, rapat RUU Cipta Kerja pemerintah telah mengajukan perubahan yakin menjadi 25 kali gaji dengan skema 19 kali kali gaji ditanggung pengusaha dan enam kali gaji ditanggung JKP.

Pemerintah memberikan alasan agar dapat memberikan kepastian mengenai realistisnya selama ini dilihat dari data pemerintah hanya tujuh persen yang mampu merealisasikan pesangon seperti tentera di skema UU ketenagakerjaan.


Sumber : Kompas.com


Komentar

Postingan populer dari blog ini

KUMIS: HANTU TOILET MALL GRAND INDONESIA

Grafik oleh Nabilla Ramadhian Credit: youtube.com/watch?v=M6WGgqyxG3c Hai, Namaku Sarah. Hari ini aku memutuskan untuk menghabiskan waktu sepulang kuliah dengan menonton film baru yang sedang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Aku dan 2 orang teman ku memutuskan untuk pergi ke salah satu bioskop di mall besar di tengah kota , Grand Indonesia (GI) . Sesampainya disana , kami berlari-larian untuk mencari “Teater 1 ” karena kami telah terlambat 10 menit. Setelah masuk, di dalamnya sudah penuh dengan penonton. Rata-rata penontonnya adalah anak SMA dan SMP, yaa tidak heran karena film-nya pun tentang kisah cinta remaja SMA. Kami pun de n gan seksama mencari nomor kursi kami yang berada di paling atas kiri teater . Setelah 30 menit film berjalan, aku merasa ingin buang kecil. Aku pun meminta Nisa, salah satu temaku , untuk menemani ke toilet namun ia menolak. Nampaknya ia terlalu tidak rela ketinggalan beberapa adegan manis dalam film yang berhasil membuat

Mau Ajukan Cicilan Uang Kuliah, Begini Caranya

Sapta AP - MeClub UB Jakarta - Bagi Sobat MeClub yang memiliki kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran uang kuliah, meskipun dengan sistem pembayaran virtual account (VA), Kamu masih bisa mengajukan permohonan cicilan. Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, Dr. Darminto, MBA, mengakui bahwa pada semester-semester sebelumnya, sejumlah mahasiswa sering mengajukan banyak variasi mengenai cicilan, seperti besaran pembayaran biaya pertama dan jumlah cicilan pembayaran. Saat ini sistem cicilan biaya kuliah sudah dibuat dengan cara yang lebih praktis dan lebih seragam. Secara umum, mahasiswa yang mengajukan cicilan pembayaran akan diberikan keringanan hanya untuk membayar BOP dan biaya registrasi sebagai pembayaran pertama. Darminto sendiri mengungkapkan bahwa pihak kampus akan melakukan negosiasi terkait besaran biaya pertama dan jumlah cicilan. "Untuk yang mendapat beasiswa Cemerlang, kalau misalnya dia mengajukan pembayaran pertama sebesar 4 juta sementara dia harus bay

Skripsi Semester 7, Ya atau Tidak?

doc. Google Kebijakan Biro Administrasi Akademik Universitas Bakrie terkait syarat pengambilan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir masih belum banyak diketahui mahasiswa. Kabar yang beredar bahwa mahasiswa baru diperbolehkan mengambil skripsi jika SKS yang terpenuhi sudah mencapai 138 SKS. "Aku ambilnya semester 8 karena emang Ilkom (Ilmu Komunikasi) angkatan pertama baru bisa ambil skripsi pas semester 8. Syaratnya ada minimal 138 SKS dan lulus mata kuliah wajib gitu . Karena emang sistem SKSnya dipaketin gitu , kalo  yang sekarang kan nggak ," ujar lulusan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Firsta Putri Nodia. Sama halnya seperti Firsta, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie tingkat akhir (angkatan 2011), Dita Amaliana, pun mengetahui bahwa syarat mengambil skripsi adalah lulus 138 SKS. " Sebenernya sih dapet bocoran tahu gitu dari temen-temen juga. Awalnya katanya 138 SKS sampe semester ini, tapi kan gue udah 140 kalo s